By 
Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili Pemerintah Indonesia selaku koordinator nasional Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), turut hadir bersama 13 menteri yang menjadi perwakilan negara anggota IPEF dalam pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik implementasi IPEF untuk mewujudkan rantai pasok domestik yang tangguh, memulai transisi ekonomi bersih di wilayah Indo-Pasifik, serta mewujudkan praktik ekonomi yang adil dan transparan.
Selain itu, Indonesia berfokus untuk mewujudkan kemudahan investasi dengan fasilitas 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di seluruh nusantara.
“Indonesia sedang membangun infrastruktur industri yang ditargetkan ramah lingkungan dan resilien. Sehingga, Indonesia tertarik untuk terus menjalin hubungan ekonomi yang baik antar negara Indo Pasifik di bawah kerangka IPEF,” ucap Menko Airlangga, dalam PTM IPEF secara virtual di Jakarta, Selasa (24/09).
Di sisi lain, US Secretary of Commerce Gina Raimondo memaparkan beberapa kemajuan signifikan yang telah dicapai mitra IPEF sejak PTM IPEF di Singapura pada Juni 2024 lalu.
Secretary Raimondo menitikberatkan terobosan kolaborasi serta langkah konkret yang telah dilakukan mitra-mitra IPEF untuk mewujudkan rantai pasok global yang tangguh, memfasilitasi transisi terhadap sektor ekonomi bersih, dan mewujudkan kemudahan investasi di kawasan Indo-Pasifik.
Secretary Raimondo juga menyambut entry-into-force terhadap Pilar II (Rantai Pasok), Pilar III (Ekonomi Bersih), dan Pilar IV (Ekonomi Adil) yang akan dimulai pada 11-12 Oktober 2024 mendatang.
“Dengan mulai diadopsinya ketiga pilar IPEF ini, maka kesempatan untuk mempererat kerja sama mitra IPEF pada sektor ekonomi dapat diwujudkan beserta dengan perwujudan manfaat nyata melalui kolaborasi berkelanjutan,” ujar Secretary Raimondo.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan dalam sektor Carbon Capture Storage (CCS), Semikonduktor, Green Hydrogen, dan Small-Modular Reactors (SMRs).
Negara mitra IPEF setuju untuk secara berkesinambungan memonitor pelaksanaan dari Supply Chain Agreement, Clean Economy Agreement, Fair Economy Agreement, dan akan mempersiapkan pertemuan pertama untuk PTM IPEF Council dan IPEF Joint Commission.
Selain itu, negara mitra IPEF juga saling mendukung untuk melaksanakan ratifikasi pilar-pilar IPEF secara domestik.
Pada pembahasan mengenai Pilar II (Rantai Pasok), negara-negara mitra IPEF setuju bahwa Supply Chain Agreement akan dioperasionalkan sebagai wadah membangun rantai pasok global yang tangguh, membangun iklim jual-beli yang kompetitif, serta mempersiapkan atau mencegah disrupsi terhadap rantai pasok global.
Supply Chain Agreement juga akan dimanfaatkan sebagai wadah mendorong hak-hak pekerja yang sesuai standar ILO.
Perjanjian IPEF Pilar III (Ekonomi Bersih) telah berhasil melanjutkan program turunan dari kegiatan Clean Economy Investor Forum yang dilaksanakan pada Juni 2024, yaitu Cooperative Work Programs (CWP).
Beberapa CWP yang sudah berjalan meliputi Hydrogen Supply Chain, Sustainable Aviation Fuel, Clean Electricity, dan Small Modular Reactors.
Indonesia berperan aktif sebagai co-Lead pada CWP Small Modular Reactors, serta akan membentuk Satuan Kerja Publik-Swasta untuk CWP Sustainable Aviation Fuel yang bekerja sama dengan Singapura.
Negara mitra IPEF juga menyambut dimulainya rangkaian inisiatif di bawah Pilar IV (Ekonomi Adil), yaitu Technical Assistance and Capacity Building (TACB) yang bertujuan memperkuat usaha anti-korupsi dan meningkatkan efisiensi dari administrasi perpajakan.
Di bawah inisiatif ini, negara mitra IPEF juga menunjukkan komitmen meningkatkan transparansi dan prediktabilitas dari hubungan dagang antar negara di kawasan Indo Pasifik.
Dalam penutupannya, Secretary Raimondo menyampaikan tindak lanjut IPEF untuk tahun 2025 yang meliputi pelaksanaan Clean Economy Investor Forum ke-2 serta PTM pertama untuk IPEF Council and Joint Commission.
Indonesia akan mendukung rangkaian agenda ini untuk mewujudkan kondisi perekonomian global yang resilien, ramah lingkungan, dan transparan dalam praktiknya.
