By 
Berita Golkar – Komisi I DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Tiongkok. Diketahui, delegasi tersebut dipimpin oleh (H.E.) Fu Ziying selaku Wakil Ketua Komite Luar Negeri Parlemen Tiongkok atau Vice-Chairman of the Foreign Affairs Committee of the National People’s Congress.
Dalam kesempatan itu, Ketua komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut pertemuannya dengan Parlemen Tiongkok yakni bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antarparlemen.
“Ya kita sudah punya GKSB atau Grup Kerja Sama Bilateral dengan Tiongkok. Tapi tadi juga dengan komisi luar negerinya ingin punya hubungan baik dengan komisi luar negeri di DPR RI untuk melihat berbagai permasalahan yang mungkin kita punya kesamaan sikap,” ujar Meutya kepada Parlementaria di Ruang Delegasi DPR RI, Jakarta, Rabu (12/6/2024)
Terkait kesamaan sikap, Meutya mengaku, di antaranya terkait persoalan Palestina. Ia mengungkapkan baik Indonesia maupun Tiongkok memperjuangkan untuk kemerdekaan Palestina melalui two state solution.
“Jadi tadi kita sepakat bahwa dalam setiap pertemuan antara parlemen Indonesia dan Tiongkok kita (terus) memperjuangkan dua hal yang memang sudah menjadi mandat negara di sini maupun di Tiongkok yaitu two state solution atau Palestina merdeka,” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Di samping itu, kerja sama lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni menyangkut kerja sama pertahanan yang sudah diratifikasi di tahun 2007.
“Kita melihat bahwa DCA (Defence Cooperation Agreement) ini perlu ada tindak lanjut yang lebih banyak lagi, ya. Misalnya kerja sama saling belajar, pertukaran pasukan kita untuk meng-upgrade kemampuan dan profesionalitas dari masing-masing TNI kita,” ungkapnya
Selain itu, ia mengaku mereka membahas terkait potensi kerja sama infrastruktur seperti kereta cepat.
Sebagaimana diketahui Indonesia sedang menjajaki kemungkinan menambah rute kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya yang salah satunya melewati rute Jawa Tengah atau Yogyakarta.
“Jadi saya rasa ini sedang kita kaji dan kita sampaikan tadi bahwa kalau Indonesia ingin melanjutkan juga asal ada efisiensi anggaran dari pihak yang mudah-mudahan ada kesepakatan antarpemerintah, agar kita juga secara infrastruktur terbantu namun secara anggaran juga tidak terlalu membebani APBN,” tutup Meutya.
