By 
Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, calon anggota legislatif (caleg) DPRD kota/kabupaten terpilih wajib mengetahui tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat membuka Pendidikan Politik (Dikpol) Pembekalan Caleg DPRD Kabupaten/Kota Terpilih angkatan ke-4 di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Senin (29/7/2024).
Sebanyak 56 caleg terpilih mengikuti Dikpol, terdiri dari 9 dari Golkar Kabupaten Purwakarta, 7 dari Majalengka, 5 Ciamis, 7 Kota Banjar, 5 Pangandaran, 7 Kabupaten Tasikmalaya, 5 Kota Tasikmalaya, 5 peserta susulan, dan ditambah peserta susulan mengganti beberapa sesi 6 orang.
Pada Pemilu 2024, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu, Golkar mengalami kenaikan kursi secara signifikan baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kita patut berbangga. (Perolehan kursi) Golkar tingkat nasional dari 85 kursi menjadi 102 kursi dan di Jawa Barat, naik 3 kursi yang asalnya 16 menjadi 19. Kita jadi pemenang di DPRD Jabar. Untuk DPRD kabupaten/kota, dari 198 naik menjadi 208 kursi,” ujar Ace.
Menurut Kang Ace, salah satu yang memberikan kontribusi raihan kursi Golkar naik signifikan adalah perjuangan para kader.
“Golkar adalah partai yang mekanisme organisasinya telah terbangun berdasarkan atas aturan-aturan yang telah disepakati. Karena itu di Golkar tidak bisa membuat keputusan sendiri. Termasuk hari ini, Golkar menyelenggarakan acara pendidikan politik,” ujar Kang Ace.
Kang Ace menuturkan, terdapat peserta-peserta yang mengikuti dikpol ini merupakan politisi senior.
Namun dinamika politik perkembang. Keilmuannya sangat dinamis. Ilmu sosial dan politik tidak pernah statis.
Apalagi di dalam politik, ada berbagai kebijakan-kebijakan yang bisa jadi pada masa yang akan datang berbeda dengan era sekarang. Terdapat banyak kebijakan, baik peraturan perundang-undangan maupun turunannya.
“Karena itu, peserta wajib mengikuti dikpol secara serius dari awal sampai akhir,” tuturnya.
Selain itu, kata dia, banyak anggota DPRD yang belum tahu tentang siklus anggaran APBD.
Banyak di antara para anggota DPRD, termasuk yang senior, belum mengerti bagaimana menyusun atau legal draft.
“Jika dalam posisi seperti itu, rasanya sulit bagi partai untuk bisa kembali menjadi pemenang. Karena itu, pendidikan ini upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dari Partai Golkar. Anggota DPRD juga harus mampu mengawasi tindakan pemerintahan,” tutur dia.
Anggota DPRD, kata Kang Ace, harus bisa membuat peraturan daerah yang punya implikasi dan dampak positif bagi rakyat, sehingga membawa nama harum partai.
Kalau tidak, anggota DPRD dari Golkar tidak akan menjadi leader di daerah.
“Dari berbagai survei yang kami lakukan, masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu peran dan fungsi ini. Saya ingin bapak ibu bekerja yang sesuai tugas dan fungsi. Bekerja sesuai dengan perannya. Partai ingin saudara-saudara benar-benar menjadi wakil rakyat,” ucapnya.
